Pemilu Proporsional Tertutup

Pemilu Proporsional Tertutup

Beberapa hari ini kita dihebohkan dengan berita tentang pemilu proporsional tertutup. Berbagai pihak khususnya partai politik ada yang mendukung atau yang menolak. Tidak ketinggalan para akademisi juga memberikan pandangan tentang hal tersebut, baik sisi positif maupun sisi negatif. Lalu, apakah penjelasan tentang Pemilu Proporsional Tertutup itu?

Pemilu Proporsional Tertutup

Pemilu proporsional tertutup adalah sistem pemilu di mana pemilih memilih partai politik, bukan calon individual. Setiap partai politik memiliki daftar calon yang telah disusun sebelumnya, dan urutan calon dalam daftar tersebut menentukan siapa yang akan terpilih jika partai tersebut memperoleh cukup suara dalam pemilu.

Pemilu Proporsional Tertutup

Dalam sistem ini, setiap partai politik akan memperoleh sejumlah kursi di parlemen yang sebanding dengan persentase suara yang diperoleh oleh partai tersebut. Namun, kursi tersebut akan didistribusikan berdasarkan urutan calon dalam daftar partai. Artinya, calon yang teratas dalam daftar partai akan lebih berpeluang untuk terpilih daripada calon yang berada di posisi bawah.

Sistem pemilu proporsional tertutup ini berbeda dengan pemilu proporsional terbuka, di mana pemilih memilih calon individual dari berbagai partai politik dan kursi didistribusikan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh calon tersebut.

Beberapa negara yang menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup antara lain Italia, Portugal, dan Yunani. Sedangkan di Indonesia, sistem pemilu yang digunakan adalah sistem pemilu proporsional terbuka, di mana para pemilih dapat memilih calon secara langsung dari partai politik yang mereka dukung.

Sisi Positif Pemilu Proporsional Tertutup

Beberapa sisi baik dari sistem pemilu proporsional tertutup antara lain:

  1. Mendorong stabilitas politik: Dalam sistem ini, partai politik yang memperoleh cukup suara akan mendapatkan kursi di parlemen. Hal ini dapat mendorong partai politik untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dan menghindari perpecahan yang dapat mengganggu stabilitas politik.
  2. Meningkatkan representasi partai politik: Sistem ini memungkinkan partai politik yang mendapatkan suara terbanyak untuk memperoleh kursi yang sebanding dengan dukungan yang diterima. Dengan demikian, partai politik yang tidak terlalu besar secara nasional tetapi memiliki dukungan yang signifikan di daerah tertentu dapat diwakili di parlemen.
  3. Meningkatkan keberagaman politik: Dalam sistem ini, partai politik memiliki kebebasan untuk menentukan urutan calon dalam daftar partai mereka. Dengan demikian, partai politik dapat memasukkan kandidat dari berbagai latar belakang dan memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat.
  4. Meningkatkan akuntabilitas partai politik: Dalam sistem ini, partai politik harus bertanggung jawab atas kinerja mereka karena pemilih akan menilai partai berdasarkan pencapaian mereka selama masa jabatan. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas partai politik dan memperkuat hubungan antara pemilih dan partai politik.
  5. Mengurangi pengaruh uang dalam politik: Dalam sistem ini, calon individual tidak dapat membeli suara karena pemilih memilih partai politik, bukan calon individual. Hal ini dapat mengurangi pengaruh uang dalam politik dan memperkuat integritas sistem politik.
  6. Memperkuat stabilitas koalisi: Dalam sistem ini, partai politik yang memperoleh kursi di parlemen harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat memperkuat stabilitas koalisi dan menghindari perpecahan yang dapat mengganggu stabilitas politik.
  7. Meminimalkan polarisasi: Dalam sistem ini, partai politik tidak akan bersaing satu sama lain untuk memenangkan kursi di parlemen. Sebaliknya, partai politik akan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat meminimalkan polarisasi dan meningkatkan kesatuan di antara partai politik. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada sistem pemilu yang sempurna dan setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu tergantung pada konteks dan karakteristik masyarakat di negara tersebut.

Sisi negatif Pemilu Proporsional Tertutup

Beberapa sisi negatif dari sistem pemilu proporsional tertutup antara lain:

  1. Kurangnya keterwakilan individu: Dalam sistem ini, pemilih memilih partai politik, bukan calon individual. Hal ini dapat mengurangi keterwakilan individu yang berbeda dalam parlemen. Sebagai contoh, seorang kandidat yang populer di daerah tertentu mungkin tidak terpilih jika dia tidak masuk dalam daftar calon teratas partai politik yang dia dukung.
  2. Kurangnya akuntabilitas individu: Dalam sistem ini, calon individual yang terpilih mungkin lebih fokus pada partai politik daripada pada konstituennya. Hal ini dapat mengurangi akuntabilitas individu terhadap pemilih dan memperlemah hubungan antara pemilih dan wakil mereka.
  3. Tidak mendorong keterlibatan pemilih: Dalam sistem ini, pemilih memilih partai politik, bukan calon individual. Hal ini dapat mengurangi keterlibatan pemilih dalam memilih calon individu yang mereka percayai dan mendorong partai politik untuk menghasilkan calon yang lebih baik dan berkualitas.
  4. Tidak mendorong persaingan politik: Dalam sistem ini, partai politik tidak bersaing satu sama lain untuk memenangkan kursi di parlemen. Sebaliknya, partai politik bersaing untuk memperoleh suara dan memperoleh kursi yang sebanding dengan dukungan yang diterima. Hal ini dapat mengurangi persaingan politik yang sehat dan memperlemah kompetisi antara partai politik.
  5. Kurangnya representasi minoritas: Dalam sistem ini, partai politik yang mendapatkan suara terbanyak memperoleh kursi yang sebanding dengan dukungan yang diterima. Namun, partai politik yang mewakili minoritas atau kelompok yang lebih kecil mungkin tidak dapat memperoleh kursi di parlemen, terutama jika mereka tidak memiliki dukungan yang cukup besar secara nasional.
  6. Kurangnya responsif terhadap kebutuhan daerah: Dalam sistem ini, partai politik dapat memilih calon dari berbagai latar belakang untuk dimasukkan dalam daftar partai mereka. Namun, hal ini mungkin tidak cukup responsif terhadap kebutuhan dan keinginan daerah tertentu, karena partai politik cenderung lebih memperhatikan kepentingan nasional daripada daerah tertentu.
  7. Kurangnya kontrol atas partai politik: Dalam sistem ini, partai politik memiliki kebebasan untuk menentukan urutan calon dalam daftar partai mereka. Hal ini dapat menyebabkan partai politik lebih fokus pada kepentingan partai daripada pada kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Selain itu, pemilih juga tidak memiliki kontrol langsung atas calon yang terpilih, karena mereka dipilih berdasarkan urutan dalam daftar partai.
  8. Rentan terhadap manipulasi: Dalam sistem ini, partai politik memiliki kebebasan untuk menentukan urutan calon dalam daftar partai mereka. Hal ini dapat menyebabkan partai politik melakukan manipulasi pada daftar calon mereka untuk memperoleh keuntungan politik. Selain itu, sistem ini juga rentan terhadap manipulasi suara oleh partai politik yang ingin memperoleh kursi di parlemen.

Perlu diingat bahwa setiap sistem pemilu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, dan sisi negatif dari sistem pemilu proporsional tertutup dapat diatasi dengan perbaikan dan pengembangan sistem yang lebih baik.